OTONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi otonomi daerah

Otonomi daerah, susunan kata yang tidak asing lagi bagi kita yang didalam kata tersebut menerapkan tujuan meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara tersusun antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset ekonomi dan politik serta pengaturan sumber daya lokal. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang undangan, tercantum pada

UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1.  Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan          DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam      sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-          Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.  Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan                mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan                peraturan perundang-undangan.

6.  Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai      batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan                       kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam     sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebihdetail klik sini

Perubahan penerimaan daerah dan peranan pendapatan asli daerah.

Ciri utama yang menunjukan daerah otonom mampu berkembang adalah terletak pada kemampuan keuangannya. Pajak yang merupakan bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah yang mengambil peran yang terbesar. Pemerintah membuat kebijakan perpajakan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha, UU No.34 Tahun 2000 membatasi pajak retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah daerah sebagai berikut:

a) Pendapatan yang cukup dan elastis;

b) Adil dan merata secara vertikal dan secara horizontal ;

c) Administrasi yang fleksibel ;

d) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat;

e) Non-distorsi terhadap perekonomian.

Sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kesatuan dari :

1. Pendapatan Daerah

Sesuai dengan pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 200 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang terdiri atas,

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Dana Perimbangan

c. Pinjama Daerah

d. Pendapatan daerah lain lain yang sah

      2.    Belanja Daerah

Pasal 21 UU No. 25 tahun 1999 menjelaskan bahwa anggaran pengeluaran tidak boleh melebihi anggaran penerimaan , tidak boleh mengeluarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupatan/kota dan juga wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar.

      3.   Pembiayaan Daerah

Transaksi keuangan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan biaya dan pengeluaran biaya.

Peranan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh setelah adanya otonomi daerah, laju pertumbuhan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan, total penerimaan dapat diterima dan direalisasikan dengan baik. Sumber pendapatan lain  juga dinilai memiliki potensi karena untuk meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri. Pajak berfungsi mengatur perekonomian masyarakat agar dapat tumbuh yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah Daerah harus melaksanakan sosialisasi untuk mengantisipasi efek perubahan otonomi dan agar masyakarat timbuk kesadaran untuk membayar pajak dan memberikan fasilitas yang memadai.

Pembangunan Ekonomi Regional

Secara umum strategi yang dipilih untuk mengembangkan Pedapatan Asli Daerah yaitu mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk dan upaya mencapai kestabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.

Lincolin Arsyad secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah yaitu

1. Strategi pengembangan fisik ( locality or physical development strategy)

Untuk kepentingan pembangunan isdustri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh  positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembagunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas masyarakat , dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan  pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alatpendukung,

• Pembuatan bank tanah
• Pengendalian perencanaan dan pembangunan
• Penataan kota
• Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik
• Penyediaan infrastruktur

2. Strategi pengembangan dunia usaha ( business development strategy)

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kerativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha, adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain :

• Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha,
• Pembuatan informasi terpadu
• Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil
• Pembuatan system pemasaran bersama

3. Strategi pengembangan sumber daya manusia ( human resource development strategy )

Aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi, oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia

Pengembangan kualitas seumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara :

• Pelatihan dengan system customized training
• Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat

4.  Strategi pengembangan masyarakat (community based development strategy)

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan (empowerment)suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah.Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.

Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan

Ada beberapa ahli menyatakan penyebab tidak seimbangnya pembangunan bagi daerah itu sendiri , seperti Menurut Sjafrizal (2012):

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

2. Perbedaan kondisi demografis

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Menurut Adelman dan Morris (1973):

Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2010) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita;
2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;
5. Rendahnya mobilitas sosial;
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan hargaharga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; dan
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Didalam sistem ekonomi di setiap daerah, tebentuk karena beberapa teori yang di disimpulkan oleh beberapa pendapat yang memunculkan berbagai macam teori pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya di terapkan oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi wilayah yang merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga menimbulkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada disana.

Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi daerah seperti

• Teori pertumbuhan klasik

Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptkan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner.

Peran pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian, dan juga memberi jaminan keamaan dan ketertiban serta memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi. untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung yang tetap mengandalkan mekanisme pasar.

• Teori pertumbuhan Neo-Klasik

Menurut teori ini, ada tiga sumber tingkat pertumbuhan yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi.

Teori neo-klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan menuju pasar sempurna, agar perekonomian bisa tumbuh maksimal. teori ini menunjukan bahwa suatu pertumbuhan yang mantap diperlukan tingkat saving yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha di investasikan kembali di wilayah itu.

Sampai saat ini Indonesia sudah beberapa kali merubah peraturan perundang – undangan tentang pemerintahan daerah yang menandakan bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan secara dinamis.

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU 1/1957 menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. UU 22/1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih banyak kekurangan yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah seperti kurangnya koordinasi pusat dan daerah serta masalah – masalah lain yang kemudian berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Keinginan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik melalui otonomi daerah memang bukanlah hal yang mudah, masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan otonomi daerah yang maksimal demi menciptakan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah yang lebih baik.Otonomi daerah sesungguhnya bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju

SUMBER 1 SUMBER 2 SUMBER 3 SUMBER 4 SUMBER 5 SUMBER 6

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN.

Membahas tentang masalah kemiskinan, ada beberapa faktor dan juga pengaruhnya bagi masalah perekonomian di Indonesia. Dimulai dari kurangnya keterampilan dan juga kondisi keuangan masyarakat itu sendiri. Langsung aja to the topic...

Kemiskinan

Keadaan yang terjadi dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dapat juga disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan atau kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah terbesar bagi negara negara berkembang. Beberapa hal dapat dipahami oleh kemiskinan seperti, kekurangan mater, kebutuhan sosial, dan tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Meskipun di negara berkembang, ada bukti juga kemiskinan terdapat di negara negara maju. Kondisi nya dapat dbuktikan dengan kaum tuna wisma yang berkelana kesana kemari dan daerah pinggiran kota yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin.

Kemiskinan terbagi menjadi dua hal yaitu kemiskinan absout dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat negara.  Garis kemiskinan yang merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap wajib di penuhi seperti bahan pokok, pendidikan  dan kesehatan untuk kebutuhan sehari hari. Garis kemiskinan bagi setiap negara sangat penting guna mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan tingkat sosial ekonomi.  Sedangkan relatif seseorang yang hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

Penyebab dari kemiskinan secara keseluruhan dapat dilihat tingkat pendapatan dari masyarakat, ketimpangan distribusi pendapatan dan juga sumber daya manusia yang kurang memiliki skill serta kualitas yang kurang. Bisa juga kemiskinan disebabkan perbedaan akses dan modal seperti keterbatasan aksesibilitas dalam mengembangkan hidupnya, akibatnya potensi untuk mengembangkan standar kehidupannya menjadi terhambat.

• Laju Pertumbuhan penduduk

Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia makin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

• Angkatan Kerja , Penduduk yang bekerja dan pengangguran

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda - beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut Indonesia adalah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam kategori beban ketergantungan atau termasuk pengangguran terbuka.

• Distribusi Pendapatan dan pemerataan pembangunan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.

• Tingkat Pendidikan yang rendah

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja.

• Kurangnya perhatian dari pemerintah

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. 

Kemiskinan mempunyai dampak besar bagi Indonesia terutama dalam sektor pendidikan, sebagian besar keterbatasan ekonomi yang tidak mendukung dan akibatnya banyak anak yang putus sekolah karena tidak mampunya membayar SPP, anak bekerja keras meski dibawah umur dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarganya dan lain-lain. Sekarang kemiskinan juga memberikan dampak dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan dan masih banyak lagi yang dapat menimbulkan berbagai masalah.

Pertumbuhan, kesenjangan dan kemiskinan dalam masalah pokok negara berkembang kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau juga jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kesejahteraan yang didapat apabila pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan meningkat berarti sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Program pembangunan di seluruh sektor dapat berkembang dari situlah perekonomian negara dapat berkembang maju dengan pesat.

Ketimpangan / Kesenjangan Pendapatan

Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu :

• Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
• Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. ( ini yang paling baik )
• Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah ( semuanya miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
• Semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah ( semuanya miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.
• Tingkat income masyarakat bervariasi ( sebagian miskin , sebagian tidak miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
• Tingkat income masyarakat bervariasi ( sebagian miskin , sebagian tidak miskin ) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia

Peran pemerintah sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinannya, dengan menggunakan program-program penanggulangan yang dibuat oleh pemerintah yang dapat memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangikan hak-hak dasar mereka.

Penurunan angka kemiskinan di Indonesia sejak 1998 – 2010. Sumber data BPS.

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.  Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin.

Selain itu, sebaran penduduk miskin juga tidak merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Penduduk miskin tersebut tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan prosentase terbesar berada di wilayah perdesaan di Pulau Jawa, disusul Pulau Sumatera, baru kemudian pulau-pulau lain di Indonesia. Secara rinci, gambaran jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan.

Profil Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2011. Sumber data BPS.

Ada juga beberapa faktor lain dari penyebab kemiskinan itu sendiri seperti :

1.  Tingkat pendidikan masyrakat yang rendah
2. Cara berpikir masyarakat yang masih tradisional
3. Apatis dan anti hal –hal baru
4. Mentalitas dan etos kerja yang kurang baik
5. Keadaan geografis yang kurang mendukung
6. Tidak adanya potensi atau produk andalan
7. Rendahnya kinerja dan budaya korupsi aparatur pemerintah

Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

• Memperbaiki program perlindungan sosial;

memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

•  Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;

penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin.

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan.

• Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;

upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

• Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Peran pemerintah juga sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan tiap tahunnya, dengan membuat program penunjang kemiskinan dan juga perlu ada usaha kita untuk berkeinginan hidup lebih maju dan berkembang menjadi individu yang berkualitas dan memiliki skill.
Sekian dari penjelasan ane tentang kemiskinan di Indonesia, jika ada kata kata tambahan dipersilahkan untuk corat-coret di kolom komentar ini..

Sumber 1 Sumber 2 Sumber 3 Sumber 4 Sumber 5
Sumber 6 Sumber 7 Sumber 8 

PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN EKONOMI DI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dari setiap negara dapat diukur dari nilai pendapatan nasional per kapita dari negara tersebut. Pada umumnya berkembangnya perencanaan pembangunan dari setiap negara merupakan hasil dari pertumbuhan perekonomiannya disertai dengan laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan masyarakat per kapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan  lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang terampil dan merata. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan program pembangunan sosial.

Setiap negara bersaing dalam memajukan kesejahteraan masyakarat nya, oleh sebab itu pemerintah memegang peranan penting dalam hal ini.  Memperkirakan kebutuhan barang yang diproduksi untuk di masukan kedalam pendapatan negara. Didalam bidang ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB)  dapat diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi didalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu atau dalam waktu setahun. PDB ini menghitung jumlah keseluruhan total produksi dari negara tersebut. Dalam hal ini PDB terbagi menjadi dua yaitu

• PDB Nominal

Yaitu nilai PDB yang tanpa memberikan pengaruh harga.

• PDB Riil

Yaitu mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

·         PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri

.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi

·         PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Konsep Pendapatan Nasional

a. PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan

b.  PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.

Rumus : 

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

c. NNP (Net National Product)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

Rumus :

NNP = GNP – Penyusutan

d. NNI (Net National Income)

NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)

Rumus :

NNI = NNP – Pajak tidak langsung

e. PI (Personal Income)

PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.

Rumus :

PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )

f. DI (Disposible Income)

DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.

Rumus : DI = PI – Pajak langsung

Perhitungan Pendapatan Nasional

a. Metode Produksi

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu

Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]

Metode Pendapatan

Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima olehpemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Y = r + w + i + p

c. Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun. 

Y = C + I + G + (X – M)

Nih ane punya data PDB Indonesia yang ane cari di gugel.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PDB (dalam milyar USD)	285.9	364.6	432.1	510.2	539.4	706.6	846.8	878.0
PDB (perubahan % tahunan)	5.5	6.3	6.1	4.6	6.1	6.5	6.2	5.8
PDB per Kapita (dalam USD)	1,643	1,923	2,244	2,345	2,984	3,467	3,546	3,468

Sumber: Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

           Rata-rata  Pertumbuhan PDB(%)

1998 – 1999	- 6.65
2000 – 2004	4.60
2005 – 2009	5.64
2010 – 2013	6.15

Seperti tabel yang diatas, naik turunnya perekonomian global indonesia akibat krisis ekonomu yang tidak terlalu terjadi berdampak pada perekonomian Indonesia. Indonesia pada saat itu dalam peforma pertumbuhan PDB paling baik, meskipun harga-harga komoditas menurun drastis, bursa saham pun nilainya turun, imbal hasil obligasi domestik dan internasional cukup tinggi dan nilai tukar valuta yang melemah, Indonesia mampu tumbuh secara signifikan, hal ini karena ekspor Indonesia yang kepentingannya relatif terbatas terhadap perekonomian nasional, kepercayaan pasar yang terus tinggi, dan konsumsi domestik yang berkelanjutan. jika di analisa lebih baik faktor-faktor kebudayaan Indonesia dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB.

Faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia
Terdapat dua faktor yang menentukan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Buruknya struktur ekonomi nasional, dan lamanya proses pemulihan ekonomi nasional menyebabkan banyak investor asing yang enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Apabila tidak disertai dengan kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial, serta tidak adanya kepastian hukum. Padahal faktor non ekonomi merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat resiko yang terdapat didalam suatu Negara. Untuk menjadi dasar keputusan bagi para pelaku usahan atau investor, untuk melakukan usaha atau menginvestasikan modalnya di negara tersebut.

2. Faktor Eksternal

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional merupakan faktor eksternal yang mendukung proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Apabila kondisi perdagangan dan perekonomian tersebut sedang melemah, maka akan berdampak pada proses pemulihan yang semakin mengulur waktu dan menghambat kemajuan perekonomian di Indonesia.

Ada juga beberapa faktor penting yang juga menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu faktor sumber daya manusia untuk proses pembangunan negara tersebut.
Struktur ekonomi yang ada di Indonesia secara dominan ada dua jenis yaitu agraris dan perindustrian yang sebagai sumber mata pencaharian dan menjadi penyerap tenaga kerja yang besar.

1. Struktur Agraris
Struktur ekonomi yang di dominasi oleh pertanian. Pada umumnya struktur ini berkembang pesat pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

2. Struktur Industri

Struktur ekonomi yang di dominasi oleh sektor industri. Produk domestik yang dihasilkan digunakan dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang di sumbangkan oleh sektor industri.


Sekian penjelasan ane tentang pertumbuhan dan perubahan ekonomi di Indonesia, kalo ada kata-kata yang kurang boleh corat-coret di kolom komentarnya.

Sumber 1    Sumber 2

Sumber 3    Sumber 4   Sumber 5   Sumber 6

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Halo gaes, ane balik lagi nih. Kali ini ane mau ngbahas tentang penugasan ane tentang Sumber Daya Alam... Yaaa yang seperti kita tau negeri kita tercinta yaitu Indonesia memiliki banyak sekali SDA yang kita manfaatkan yang untuk mensejahterakan masyarakat kita juga. Langsung aja ke topik pembahasan.......

Apa itu Sumber Daya Alam ??

Sumber daya alam yang merupakan segala sesuatu yang berasal dari kondisi alam itu sendiri yang didalamnya terdapat komponen biotik seperti hewan, tumbuhan dan mikroorganisme, tetapi juga ada abiotik seperti minyak bumi, gas alam, logam, air dan tanah. Keadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia tetapi tidak semua beberapa bagian tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi. Kemajuan teknologi serta keadaan populasi manusia yang ada saat ini, sumber daya alam terus berkurang secara drastis dari tahun ke tahun, karena kebutuhan manusia sangat tidak terbatas.

Sumber daya alam (SDA)  berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. Contohnya dalam SDA yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin dan air. Walaupun dapat diperbarui secara cepat, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Selain itu juga pada SDA tak dapat diperbaharui yang jumlahnya terbatas dan proses pembentukannya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas contohnya seperti minyak bumi, emas, besi dan berbagai bahan tambang lainnya.

Terus bagaimana keadaan SDA di Indonesiaa ??

Kondisi sumber daya alam di Indonesia memiliki beragam jenis bahan tambang dan juga terletak pada daerah tropis sehingga jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Indonesia ditunjukan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya ,seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum (minyak bumi), timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km2 juga menyediakan potensi alam yang sangat besar.

Bisa kita lihat Indonesia memiliki berbagai ragam SDA namun bagaimana cara pengelolaan SDA yang ada di negeri kita ini ??

SDA memiliki peran penting dalam perkembangan negeri itu sendiri sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai penunjang sistem kehidupan. Berbagai masalah akan muncul apabila kerusakan SDA seperti ketidakstabilan dalam hal perekonomian, kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungaii (DAS) dan juga berbagai masalah lainnya. Kita dan juga pemerintah dapat memanfaatkan SDA dengan semaksimal serta seefisien mungkin agar dampak dari SDA tersebut tidak terlalu besar bagi lingkungan. Contohnya pada keuntungan keadaan geografis di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menanam sumber daya alam pertanian meliputi makanan pokok seperti padi, jagung, dan sagu. Dan hasil perhutanan yang dapat dimanfaatkan pada kayunya seperti (jati, pinus cemara, cendana), damar, rotan, bambu, dll. Tetapi dalam memanfaatkan hutan kita perlu melakukan reboisasi yaitu penanaman/penghijauan hutan yang telah gundul. Itu sebabnya kita perlu kesadaran sendiri untuk memelihara lingkungan kita karena sumber daya alam tidak akan selamanya ada, dan juga meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan dengan memulai hal kecil, seperti menanam kembali pohon yang rusak, menghemat air, membuang sampah tidak sembarang tempat, dan kegiatan lainnya.

Dalam hal kebijakan Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagimana mestinya oleh masyarakat. Sesuai dengan undang-undang tahun32 tahun2004 tentang pemerintah daerah dan PP NO. 25 tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengkuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat dari pemerintah pusat kepada daerah :

1. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan
3. Membangun hubungan interpedensi antar daerah
4. Menetapkan pendekatan kewilayahan

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU NO. 32 tahun 2004 dengan PP NO. 25 tahun 2000, pengelolaan linghkungan hidup lebih di prioritaskan di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup  :

• Program peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam (SDA)
• Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. 
• Program peningkatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian fungsi lingkungan hidup . Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan, dengan mendukung serta memberikan dana bagi institusi atau individu yang melakukan pembaharuan teknologi tersebut. Misalnya teknologi biogas, biopori, dan minyak biji jarak. 
• Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkunagan hidup
• Program penataan kelembagaan dan penegakkan hukum, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup.

SUMBER :
1
2
3
4

KEADAAN SISTEM EKONOMI SOSIALISME DI INDONESIA

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Hahahai... Kali ini ane ngposting tentang Ekonomi . Negara kita tercinta ini menganut Sistem Perekonomian Campuran yang salah satunya Sosialisme, yang mewakili masyarakat secara langsung atau dengan campur tangan dari Pemerintah. Langsung aja ane bahas tentang sosialisme ini....

Pertama-tama, apa itu Sosialisme ??

Sosialisme merupakan salah satu contoh sistem ekonomi yang di pakai oleh Indonesia. Suatu sistem perekononomian yang dapat memberikan kebebasan orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi masih dalam campur tangan pemerintah secara terpusat.  Dengan mengutamakan prinsip kebersamaan dan juga sebagai tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang memajukan kehidupan masyarakatnya. Sistem ini berpandangan bahwa kemajuan tiap invidu bisa terwujud apabila berprinsip pada kemakmuran bersama.

Kenapa ada sistem Sosialisme, karena melihat dari cara sistem ekonomi yang terpusat, pemerintah dapat mengatur serta mengawasi produksi, distribusi sumber daya yang dihasilkan dengan peraturan negara, dan karena juga semua alat produksi yang dimiliki oleh pihak negeri semuanya dikuasai oleh pemerintah. Memang sedikit ruang terbatas bagi masyarakat untuk dapat berproduksi ataupun memasarkan barang  dari hasil produksi mereka, tetapi dengan campur tangan pemerintah mungkin hasilnya akan maksimal.  Kemakmuran masyarakat dapat lebih merata dan juga pembangunan lebih cepat diwujudkan, karena balik lagi, hasil dari produksi masyarakat disalurkan ke pemerintah secara langsung dan pemerintah melaksanakan pembangunannya. Jadi dari sini kita bisa lihat masyarakat harus berpikir kreatif dan inovatif agar yang dihasilkan lebih besar.

Tetapi dari beberapa keuntungan sistem ekonomi sosialis ada juga beberapa penyimpangannya. Apabila masyarakat tidak memiliki pola kreatif maka hampir semua pengusaha hanya melakukan infisatif saja , maksudnya adalah masyarakat hanya berangan-angan saja tanpa adanya usaha karena pemerintah memiliki faktor besar dalam sistem ini jadi hanya pemerintah saja yang berpikir kreatif tanpa di ikuti oleh masyarakatnya dan dampaknya pembangunan negara sedikit berjalan atau tanpa berjalan sama sekali. Adanya pasar gelap yang disebabkan oleh pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah jadi masyakarat mencari celah kelemahan dari sistem ekonomi ini karena pemerintah sibuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan perekonomian.

Masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan dan juga memilih barang konsumsi yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini dapat terjadi apabila pemerintah terlalu over protektif barang barang yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Satu hal yang memiliki dampak yang paling besar dalam sistem ekonomi sosialisme yaitu pemerintah bersifat paternalistis. Yang dimaksud adalah apa yang telah di atur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus di patuhi.

Sekian aja nih pembahasan ane tentang sistem ekonomi sosialisme ini. Mudah – mudahan para pembaca sekalian paham apa yang ane jelasin. Kalo ada yang mau nambahin atau kritik bisa corat-coret di kolom komentar. 

SUMBER 1
SUMBER 2